Fakfak – Anggota Komisi III DPRK Fakfak, Mahdi Mahsyar, menegaskan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Fakfak.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRK Fakfak bersama Fraksi Kelompok Khusus Orang Asli Papua dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di gedung sidang DPRK Fakfak, beberapa waktu lalu.
Dalam forum tersebut, Mahdi menyoroti pentingnya perhatian pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terhadap pembangunan infrastruktur jalan.
Ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Papua Barat agar program pembangunan berjalan lebih efektif.
“Pembangunan infrastruktur harus segera dirasakan manfaatnya, khususnya di Dapil III yang saya wakili, meliputi sembilan distrik yaitu Furwagi, Teluk Patipi, Kokas, Kayuani, Kramomongga, Mbahamdandara, Bomberay, dan Tomage,” ujar Mahdi.
Mahdi juga menekankan pentingnya koordinasi antar-OPD dalam mengelola Dana Otsus Papua. Menurutnya, keselarasan antara anggaran dan realisasi perlu dijaga melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) serta Financial Management Information System (FMIS).
“Esensi dari pengelolaan Dana Otsus adalah bagaimana RAP Otsus selaras dengan APBD, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. OPD harus bijak mengidentifikasi kegiatan yang dibiayai lewat Dana Otsus,” tegasnya.
Mahdi turut menyinggung Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Tahun 2024 Nomor 105, 213, dan 292 tentang perkiraan besaran pembagian DBH SDA Migas Otsus.
Ia optimistis penerimaan tersebut mampu meningkatkan mutu kesehatan dan pendidikan masyarakat.
Selain itu, ia menilai Kabupaten Fakfak memiliki peluang besar untuk mengembangkan komoditas pala sebagai produk unggulan daerah. Melalui pengelolaan yang dilakukan oleh Hiryet Mbaham Matta Pak Pak Teweda Mani,
Mahdi berharap komoditas tersebut bisa mendukung peran masyarakat sebagai pemegang saham BUMD dan UMKM, sekaligus membuka lapangan kerja berbasis kewirausahaan.
RDP yang dipimpin Mahdi Mahsyar itu dihadiri Wakil Ketua III DPRK Fakfak, Domianus Tuturop, serta anggota DPRK Fakfak lainnya, Tomy Hamja Rumagesan.
Hadir pula sejumlah OPD terkait, di antaranya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPR2KP).
Juga, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP). (st/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan