Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan daftar 10 daerah dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi dan terendah di Indonesia. Penyampaian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia. Dalam paparannya, Mendagri menekankan pentingnya realisasi APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, belanja pemerintah dapat meningkatkan peredaran uang dan memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong sektor swasta.

“Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga, selain faktor-faktor lain. Lebih dari 50 persen ditopang oleh konsumsi rumah tangga,” ujar Tito.

Berdasarkan data Kemendagri yang diolah per 7 Mei 2025, berikut 10 daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi:

Baca JugaPemkab Fakfak Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Penerbitan NIB
  • Provinsi: Papua Tengah (39,08%), Kalimantan Barat (35,92%), Jawa Barat (32,94%), Sumatera Utara (30,65%), DIY (29,76%), Sulawesi Selatan (29,11%), Gorontalo (28,84%), Kalimantan Utara (28,76%), Bangka Belitung (27,64%), Bali (27,50%).
  • Kabupaten: Sumbawa Barat (46,96%), Tanah Laut (37,04%), Ciamis (36,34%), Barito Kuala (35,08%), Garut (34,70%), Ponorogo (34,48%), Melawi (34,17%), Puncak (33,89%), Malang (33,70%), Magetan (33,19%).
  • Kota: Denpasar (34,52%), Baubau (33,95%), Banjarbaru (33,80%), Bukittinggi (33,33%), Batam (32,80%), Padang Panjang (32,67%), Banjar (32,53%), Tangerang Selatan (32,44%), Cimahi (30,95%), Payakumbuh (30,75%).

Sebaliknya, daerah dengan realisasi pendapatan terendah adalah:

  • Provinsi: Papua Pegunungan (7,24%), Lampung (8,83%), Papua Barat Daya (9,25%), Bengkulu (9,85%), Papua (11,37%), Riau (12,34%), Jawa Tengah (12,72%), Aceh (13,30%), Papua Barat (15,96%), Sulawesi Barat (16,51%).
  • Kabupaten: Batanghari (0,14%), Jayawijaya (0,35%), Lumajang (1,11%), Empat Lawang (2,38%), Mimika (3,14%), Semarang (3,81%), Cilacap (4,24%), Pakpak Bharat (4,31%), Aceh Tenggara (6,12%), Aceh Selatan (6,28%).
  • Kota: Tual (0,19%), Subulussalam (7,38%), Yogyakarta (9,37%), Pematangsiantar (10,54%), Sungai Penuh (13,49%), Samarinda (14,45%), Bontang (14,62%), Tebing Tinggi (14,82%), Lhokseumawe (14,88%), Cirebon (15,72%).

Terkait realisasi belanja, 10 provinsi dengan capaian tertinggi adalah Jawa Barat (21,91%), DIY (21,73%), Sumatera Utara (20,64%), Banten (20,16%), Bangka Belitung (20,08%), NTB (19,70%), Sulawesi Barat (18,84%), Gorontalo (18,45%), DKI Jakarta (18,00%), dan Sulawesi Selatan (17,65%).

Untuk kabupaten, capaian tertinggi berada di Ciamis (33,42%), diikuti Pati (27,74%), Banyuwangi (27,06%), Sumbawa Barat (26,23%), Madiun (25,85%), Purbalingga (25,43%), Aceh Besar (25,39%), Wonogiri (25,35%), Bantul (25,15%), dan Ponorogo (24,96%).

Baca JugaJamwas Kejagung Buka Kembali Laporan Dugaan Pemerasan Rp10 Miliar

Sedangkan kota dengan realisasi belanja tertinggi antara lain Dumai (24,99%), Ternate (24,35%), Salatiga (23,83%), Cimahi (23,59%), Banjar (23,48%), Padang Panjang (23,34%), Banda Aceh (22,80%), Serang (22,77%), Batam (22,51%), dan Sukabumi (21,98%).

Untuk realisasi belanja terendah, provinsi Papua Tengah (4,69%) berada di posisi terendah, disusul Lampung (5,67%), Papua Selatan (5,90%), Papua Barat (6,88%), Jawa Tengah (6,99%), Kalimantan Timur (7,39%), Sumatera Selatan (9,59%), Papua Barat Daya (9,65%), Riau (10,87%), dan Aceh (11,13%).

Di tingkat kabupaten, terendah adalah Empat Lawang (1,69%), Buton Selatan (1,91%), Mamberamo Raya (2,17%), Keerom (2,41%), Lebong (2,45%), Dogiyai (2,51%), Lumajang (2,54%), Boven Digoel (3,08%), Muara Enim (3,35%), dan Aceh Selatan (3,40%).

Baca JugaDidukung SKK Migas Pamalu, PWI Papua Barat Gelar UKW Angkatan IX

Untuk kota, realisasi belanja terendah dicatat oleh Subulussalam (3,95%), Yogyakarta (6,39%), Pematangsiantar (7,91%), Samarinda (9,48%), Gunungsitoli (10,24%), Cirebon (10,71%), Tual (11,83%), Pagar Alam (12,30%), Sungai Penuh (12,57%), dan Tanjung Balai (13,26%).

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga mendorong Pemda untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebutkan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 500.12/2119/SJ terkait penyediaan tanah untuk pembangunan pelayanan pemenuhan gizi.

“Kita harus dorong dan dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar program-program beliau dapat dipercepat,” tegasnya.

Rapat virtual ini juga diikuti oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta seluruh kepala daerah beserta jajarannya. (ds/pr)

Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:

Baca JugaPelni Rilis Jadwal Pelayaran Desember di Fakfak