Ambon — Perayaan Natal, 25 Desember 2025, menjadi momen yang menghangatkan relasi antara Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, di tengah sorotan publik terkait dinamika hubungan keduanya dalam beberapa waktu terakhir.
Abdullah Vanath tampak bersilaturahmi ke kediaman Gubernur Maluku di kawasan Mangga Dua, Ambon. Wakil Gubernur hadir bersama sang istri, Rohani Vanath.
Kedatangan tersebut disambut langsung oleh Hendrik Lewerissa di depan pintu rumah, dengan jabat tangan dan senyum ramah yang menandai suasana penuh keakraban.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan daerah itu terlihat berbincang santai. Rohani Vanath juga bersilaturahmi dengan istri Gubernur Maluku.
Momen kebersamaan itu kemudian diabadikan dan dibagikan melalui akun media sosial Rohani Vanath, yang mendapat respons positif dari masyarakat.
Sejumlah warganet menyampaikan apresiasi atas kebersamaan kedua pemimpin Maluku tersebut.
“Keren untuk para pemimpin di Maluku, harmonis di Natal demi kemajuan Maluku,” tulis akun Muriany Ayal. Sementara akun Ejea Sja berkomentar, “Sehat selalu kedua pemimpin Maluku.”
Kehangatan pertemuan Natal ini menjadi perhatian karena sebelumnya sempat muncul dinamika komunikasi antara Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
Abdullah Vanath, dalam keterangannya kepada wartawan pada Rabu (26/11/2025) di Kantor Gubernur Maluku, mengungkap adanya perbedaan pandangan terkait sejumlah kebijakan, termasuk pengelolaan program dan penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
Salah satu hal yang disorot Vanath adalah polemik bantuan sosial, menyusul kedatangan dua pendeta yang mengajukan permohonan dukungan untuk kegiatan Natal. Menurut dia, permintaan tersebut seharusnya tidak menjadi persoalan.
“Permintaan bantuan itu bukan sesuatu yang haram. Bantuan sosial memang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat,” ujar Vanath saat itu.
Ia menegaskan, proposal bantuan serupa juga banyak diajukan oleh kelompok masyarakat lainnya.
Vanath juga menuturkan pengalamannya menjelang Idul Fitri 2025, ketika sejumlah pendukung mengajukan proposal bantuan paket sembako.
Proposal tersebut sempat didisposisikan, namun kemudian ia diminta untuk tidak lagi melakukan disposisi terkait bantuan serupa.
“Sekarang saya bingung, yang itu sudah dilarang, sementara pendukung saya juga terdiri dari berbagai latar belakang agama yang sedang bersiap menghadapi hari besar keagamaan,” kata Vanath.
Ia menambahkan, dalam dinamika pemerintahan, dirinya dan Gubernur Maluku sempat menyepakati pembagian peran dalam pengelolaan birokrasi dan program pembangunan daerah.
“Pembagiannya 70 banding 30. Pak Gubernur mengelola 70 persen, saya 30 persen, baik terkait struktur birokrasi maupun program-program,” ungkapnya.
Pertemuan hangat pada Hari Natal tersebut dipandang sebagai sinyal positif bagi soliditas kepemimpinan Provinsi Maluku.
Kebersamaan itu sekaligus menjadi harapan baru bagi stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pelayanan publik di Maluku ke depan. (at/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan