Fakfak – Majelis Rakyat Papua (MRP) menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden, Jakarta, Rabu 12 Juni 2024.
MRP meminta agar pada pemilu 2024, baik bupati maupun walikota diisi oleh orang asli Papua (OAP).
Menangkapi itu, Muhamad Heremba salah satu Tokoh Masyarakat Kabupaten Fakfak meminta MRP mereview kembali Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejak tahun 2006 di Indonesia lebih khusus di tanah Papua.
“Sampai sekarang silahkan hitung saja berapa banyak non OAP yang jadi bupatai/walikota…? dan berapa banyak OAP yang jadi bupati/walikota…?,” tanya Muh Heremba di salah satu WhatsApp Group, Rabu (12/6/2024).
Menurutnya, dari tahun tersebut saja sudah disimpulkan bahwa sebagian besar 98 persen OAP yang jadi Bupati atau Walikota meskipun wakilnya campuran, tetapi mereka pun lahir dan besar di tanah Papua.
“Bukan baru datang lamar jadi Pegawai terus jadi Ketum Parpol lalu jadi Wakil Bupati….tidak kan….mereka jadi Wakil Bupati/Wakil Walikota sesuai degan identitas asal usul tempat lahir mereka…(mereka semua lahir di tanah Papua) . Artinya Parpol sudah respon Reformasi dan Otsus sejak tahun 2006. Demikian juga Gub dan Wagub…..kan tarada Non OAP yang jadi Gub dan Wagub di Prop Papua dan Papua Barat to……?,” ujarnya.
Apalagi sekarang sambung Muh Heremba, Sumber Daya Manusia (SDM) OAP untuk bidang Politik sudah siap kompetisi.
“Jadi apanya yang mau di kuatirkan dan di persoalkan sama MRP…..? Saya kasi pembanding untuk Provinsi Papua Barat Daya 100 persen tokoh Politik lokal OAP yang saling bersaing maju Guburenur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Calon Bupati atau Walikota pun 98 persen OAP. Papua Pegunungan dan Papua Tengah sudah pasti OAP juga Papua Selatan,” ungkapnya.
“Jadi kalau menurut saya untuk bidang Politik itu OAP sangat siap berkompetisi rebut kursi kepala Daerah, yang kurang dan bahkan tidak ada itu adalah tidak ada OAP yang ahli tambang dan gas, tidak ada OAP yang jadi Pengusaha/saudagar terkaya…..sekelas pak JK, Surya Paloh, Sandiaga Uno…! Yang seperti ini yang harus di kejar juga….! Supaya yang jadi Kepala Daerah tidak perlu lagi pergi ngemis sama Investor luar datang bangun Perusahaan dan buka lapangan kerja….tapi ada 30 Pengusaha OAP sekelas pak JK, Surya Paloh, Sandiaga Uno, Aburizal Bakrie, Sofyan Wanandi di tanah Papua juga ada, nanti dorang yang handle sendiri. Bicara membangun sistem yang kuat seperti itu, jangan jadi Kepala Daerah tapi pergi mengemis minta Investor dari Luar datang bangun Papua……! Model seperti ini TIDAK LAYAK JADI KEPALA DAERAH,” tandasnya. (pr)
Tinggalkan Balasan