Manokwari – Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Provinsi Papua Barat, Regina Wutoy, mengimbau pemerintah agar lebih fokus dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik dan pengembangan kurikulum di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Hal tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional yang berlangsung di Manokwari, Jumat (2/5/2025).
Regina, yang juga menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 2 Manokwari, menegaskan, kualitas pendidikan vokasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dan peralatan, tetapi juga oleh kompetensi guru dalam memanfaatkannya.
Ia menyoroti kenyataan di lapangan bahwa masih banyak guru yang belum mampu mengoperasikan alat-alat praktik yang telah disediakan oleh pemerintah maupun komite sekolah.
“Jangan hanya memberikan perlengkapan yang canggih, sementara kompetensi kami masih terbatas. Harus ada pelatihan yang sistematis agar guru mampu menggunakan peralatan tersebut secara efektif demi meningkatkan kualitas pembelajaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Regina mendorong penguatan kolaborasi antara SMK dan dunia industri melalui pendekatan link and match. Menurutnya, sinergi yang baik akan membantu lulusan SMK untuk lebih siap menghadapi dunia kerja dan meningkatkan peluang serapan tenaga kerja lokal, khususnya di wilayah Papua Barat.
“Setelah anak-anak kami lulus, kami ingin mereka bisa langsung terserap di industri. Ini adalah harapan besar kami sebagai pendidik, dan juga harapan para orang tua yang mempercayakan masa depan anak-anak mereka kepada SMK,” tutur Regina.
Ia juga menyinggung pentingnya penguatan kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dukungan terhadap implementasi kurikulum baru berbasis pendekatan deep learning. Regina menilai bahwa pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini menjadi kunci untuk mencetak lulusan yang unggul dan adaptif.
“Kami membutuhkan dukungan dari OPD terkait, baik dalam pengembangan kurikulum maupun dalam menjembatani kerja sama antara SMK dan dunia usaha. Pendidikan vokasi harus relevan dan aplikatif agar siswa benar-benar siap kerja,” jelasnya.
Regina menambahkan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kejuruan saat ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Untuk itu, ia menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara sekolah dan pemerintah provinsi demi memastikan program pendidikan vokasi berjalan optimal dan berkesinambungan di seluruh wilayah. (jw/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan