Manokwari – Ombudsman Republik Indonesia menyoroti dinamika sosial yang memanas di wilayah Papua Barat Daya dan mulai merambah ke Papua Barat, khususnya Manokwari, dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini dinilai berdampak serius terhadap pelayanan publik di kedua provinsi tersebut.
“Atas situasi ini, Ombudsman menyarankan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya Kota Sorong dan Manokwari, segera mengambil langkah yang tepat dan terukur agar dinamika sosial ini tidak berlarut-larut dan meluas,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat dan Papua Barat Daya, Amus Atkana, dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).
Menurutnya, ketidakmampuan pemerintah bersikap cepat akan berpengaruh pada kenyamanan publik.
“Banyak fasilitas umum terpaksa ditutup karena tidak ada langkah tanggap darurat yang diambil. Jika ini dibiarkan, dampaknya bisa merembet ke sektor lain,” katanya.
Ombudsman juga mengingatkan aparat keamanan, baik sipil maupun militer, untuk mengambil langkah pengamanan yang tepat, cepat, dan terukur.
“Perlu sinergi dengan organisasi masyarakat, masyarakat adat, dan media agar tercipta komunikasi yang baik dan suasana kondusif,” tambah Atkana.
Ombudsman menegaskan, pemerintah harus memastikan jaminan keamanan agar pelayanan publik tetap berjalan baik dan aman. Ia juga mengimbau masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk melapor jika mendapati layanan publik tidak sesuai standar melalui Ombudsman Papua Barat atau call center ORI 137. (ori.pb/aa/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan