Manokwari – Wakil Gubernur Papua Barat, M. Lakotani, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya menindaklanjuti arahan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Penegasan ini disampaikan Wakil Gubernur saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Papua Barat pada Jumat (11/4/2025).
Dalam arahannya, ia meminta seluruh pimpinan OPD untuk serius dan bertanggung jawab dalam menyikapi setiap temuan yang disampaikan oleh BPK.
“Tindak lanjuti dan laporkan sesuai dengan mekanisme yang ada. Ini bukan sekadar administratif, tapi menyangkut akuntabilitas keuangan daerah,” tegas M. Lakotani.
Ia mengingatkan bahwa kelalaian dalam menindaklanjuti temuan tersebut dapat menimbulkan dampak serius terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta mengurangi kredibilitas tata kelola pemerintahan di mata publik maupun lembaga pengawas.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur menekankan pentingnya sinergi antar-OPD guna mempercepat penyelesaian catatan dari BPK. Ia mengingatkan bahwa setiap kegiatan dan penggunaan anggaran harus berlandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kita ingin Papua Barat menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Ini tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Melalui instruksi ini, Wakil Gubernur berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat merespons secara profesional dan tepat waktu. Langkah ini dinilai krusial demi menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. (jw/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan