Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus) 2025 di sebuah hotel di Manokwari, Rabu (14/5/2025).
Kegiatan ini dibuka Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, didampingi Wakil Gubernur Mohamad Lakotani serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Gubernur Mandacan menegaskan, tahun 2025 menjadi tahun penuh tantangan sekaligus peluang bagi Papua Barat di tengah perubahan global dan nasional yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
“Kita harus memanfaatkan momentum ini untuk membangun daerah yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” ujarnya.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan lima prioritas pembangunan, Pertama: Pembangunan infrastruktur berkelanjutan, Kedua: Pengembangan sumber daya manusia (SDM), Ketiga: Penguatan ekonomi kerakyatan, Keempat: Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang bertanggung jawab, Kelima: Pelestarian identitas dan budaya lokal.
“Pembangunan harus mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif, dan inklusif, dengan memperhatikan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat,” tegasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Deassy D. Tetelepta, melaporkan bahwa Musrenbang ini bertujuan menyempurnakan rancangan RKPD 2026. Tema yang diusung adalah
“Penguatan Fondasi Transformasi melalui Peningkatan SDM, Reformasi Tata Kelola, dan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal dalam Koridor Otsus.”
Kegiatan berlangsung hingga 20 Mei 2025, mencakup diskusi dan penyusunan program kerja untuk menyelaraskan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Pada 19 Mei, digelar Rapat Koordinasi Teknis Perangkat Daerah (Rakortekbag) guna mensinkronkan program pembangunan antarkabupaten/kota.
“Tujuannya untuk menyelaraskan, menajamkan, dan menyepakati rancangan RKPD 2026, sekaligus membangun komitmen bersama antar-pemangku kepentingan,” jelas Deassy.
Dalam acara tersebut, Pemerintah Provinsi juga memberikan penghargaan kepada kabupaten yang berhasil melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting serta menyerahkan bantuan laptop untuk mendukung percepatan penanganan stunting di Papua Barat. (jw/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan