Fakfak – Pemerintah Daerah Fakfak, Papua Barat mendorong kolaborasi lintas instansi untuk merumuskan pengembangan pelabuhan secara terintegrasi.

Hal ini disampaikan Bupati Fakfak, Samaun Dahlan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai non-ASN serta penyerahan bantuan sembako kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Fakfak, Kamis (8/5/2025).

Acara tersebut juga digelar dalam rangka memperingati Hari Buruh Nasional 2025.

Menurut Bupati, tingginya aktivitas penumpang dan bongkar muat kontainer di pelabuhan Fakfak menunjukkan urgensi perbaikan infrastruktur serta perencanaan jangka panjang.

“Pelabuhan membutuhkan sedikit perubahan karena padatnya penumpang dan aktivitas bongkar muat. Ini akan kita bahas bersama,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kesiapan pelabuhan dalam menyambut investasi besar yang berpotensi masuk ke Fakfak.

“Jika kita tidak mulai merancang dari sekarang, kita akan tertinggal saat investasi besar datang. Maka dari itu, perencanaan jangka panjang harus disiapkan,” tambahnya.

Pemerintah Daerah, lanjutnya, berkomitmen untuk membahas pengembangan pelabuhan bersama KSOP, PT Pelindo, dan pihak terkait lainnya, termasuk PT Pelni. (st/pr)

Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di: