Fakfak – Persoalan distribusi tenaga pendidik di wilayah Papua Barat kembali menjadi sorotan. Meskipun jumlah guru secara keseluruhan dinilai telah mencukupi, pemerataan penempatan masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Abdula Fatta, menyampaikan bahwa secara kuantitatif, rasio antara jumlah guru, sekolah, dan siswa telah berada pada tingkat yang memadai.
“Kalau mau dilihat dari rasio untuk penempatan tenaga pengajar, yang kita lakukan ini sudah cukup,” ujar Fatta pada Jumat (3/5/2025).
Namun, tanggapan berbeda datang dari salah satu akademisi di Fakfak, Dr. Ronald Helwedery. Menanggapi pernyataan tersebut,
Ia menekankan persoalan distribusi guru tidak hanya bisa diselesaikan dengan data statistik semata. Menurutnya, ada empat elemen penting yang harus diperhatikan secara serius jika ingin meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Papua Barat.
“Pertama, dibutuhkan ketegasan otoritas pendidikan dalam mengawal kebijakan distribusi guru. Kedua, ketaatan dan disiplin para guru sangat penting, terutama dalam menjalankan tugas di daerah penempatan masing-masing. Ketiga, pemerintah harus memberikan jaminan pemenuhan hak-hak para guru di lapangan. Dan terakhir, diperlukan dukungan masyarakat agar keberadaan guru benar-benar dihargai dan dilindungi,” jelas Dr. Helwedery saat di Fakfak, Minggu (4/5/2025).
Ia menegaskan, ketidakseimbangan distribusi guru kerap menjadi penyebab utama rendahnya mutu pendidikan di wilayah terpencil.
Selain itu, tantangan geografis, minimnya infrastruktur, serta keterbatasan insentif membuat banyak guru enggan atau tidak bertahan lama di daerah pedalaman.
Menurutnya, tanpa kolaborasi antara pemerintah, guru, dan masyarakat, perbaikan kualitas pendidikan hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi yang berarti.
“Guru yang berdedikasi tinggi akan sulit bertahan jika tidak ditopang oleh sistem yang adil dan lingkungan yang mendukung,” tandasnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat pemerataan pendidikan bukan hanya soal angka, melainkan juga soal komitmen bersama dalam menciptakan keadilan akses pendidikan di seluruh pelosok negeri, termasuk Papua Barat. (st/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan