Saumlaki – Tokoh muda Olilit Raya, Beny Samangun, mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk segera turun tangan memediasi persoalan antara masyarakat dan manajemen PT Inpex Masela, Ltd. setelah aksi unjuk rasa Aliansi Perjuangan Keadilan Rakyat Tanimbar (APKRT) di Jakarta pada Senin (3/11/2025) berakhir tanpa kesepakatan.
Dalam keterangannya kepada media di Saumlaki, Selasa (4/11/2025), Samangun menilai pemerintah seharusnya hadir sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik tersebut.
“Pemerintah harus hadir di tengah persoalan ini. Walaupun ini urusan Inpex Masela, tetapi pemerintah tetap wajib berinisiatif untuk menegakkan keadilan dan menjembatani kepentingan semua pihak,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dari semua pihak baik pemerintah, manajemen Inpex, maupun para pengunjuk rasa.
“Kami menyerukan agar dibentuk tim independen yang bisa memfasilitasi dialog jujur dan terbuka antara Inpex Masela, masyarakat, dan para pendemo, dengan mengutamakan aspek kemanusiaan,” tambahnya.
Menurut Samangun, hingga kini belum ada penyelesaian konkret atas tuntutan aksi tersebut. Karena itu, ia menilai pemerintah sebagai pihak ketiga harus bergerak cepat agar masalah ini tidak meluas menjadi isu nasional atau internasional.
“Kalau pemerintah bisa memberikan alternatif solusi yang cepat, proses negosiasi akan lebih mudah,” katanya.
Ia juga menyoroti belum adanya kepastian waktu pengoperasian Proyek Blok Abadi Masela yang dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat Tanimbar.
“Masyarakat menunggu kejelasan. Sampai sekarang belum ada pernyataan resmi kapan proyek ini benar-benar berjalan. Ini yang menjadi keresahan utama,” ujar Samangun.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya telah menegaskan komitmen untuk mempercepat tahapan proyek Abadi Masela yang saat ini masih dalam tahap Front End Engineering Design (FEED).
Samangun menutup dengan menyerukan pentingnya komunikasi yang terbuka antara semua pihak.
“Ini persoalan hidup masyarakat Tanimbar di masa depan. Pemerintah harus tegas dan memastikan masalah ini tuntas, agar tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari,” pungkasnya. (bn/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan