Jakarta – Pemerintah Kenya telah mengumumkan libur umum mendadak pada tanggal 13 November 2023 mendatang untuk memperingati hari penanaman pohon secara nasional. Hal ini sebagai bagian dari rencana ambisius pemerintah Kenya untuk menanam 15 miliar pohon pada tahun 2032.
Menteri Dalam Negeri Kenya, Kithure Kindiki, mengumumkan lewat pemberitahuan resmi yang diposting di media sosialnya pada selasa (7/11/2023).
“Pemerintah telah menetapkan hari libur khusus pada hari Senin, 13 November 2023, di mana masyarakat di seluruh negara diharapkan menanam pohon sebagai kontribusi patriotik terhadap upaya nasional untuk menyelamatkan negara kita dari efek merusak perubahan iklim,” ujar Kindiki, seperti dikutip dari TheGuardian.com, Jumat (10/11/2023)
Tutupan Hutan Kenya saat ini sekitar 7%, namun pemerintah telah mengalokasikan lebih dari $80 juta (£65 juta) atau sekitar Rp. 1, 254 T ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan hutan menjadi lebih dari 10%.
Pohon menyimpan karbon, salah satu pendorong utama pemanasan global. Sebaliknya, deforestasi mempercepat perubahan iklim, hal ini menghentikan fotosintesis tanaman sehingga pohon tidak lagi menyerap karbon. Seringkali juga disertai dengan pembakaran, yang melepaskan jumlah karbon dioksida yang besar.
Krisis iklim menyebabkan kekeringan yang semakin parah di Kawasan Tanduk Afrika, termasuk Kenya, di mana hujan gagal turun selama lima musim berturut-turut.
Roselinda Soipan Tuya selaku Menteri Lingkungan, Perubahan Iklim, Dan Kehutanan Kenya mengatakan akan menyediakan bibit pohon untuk apa yang mereka sebut sebagai persembahan komitmen yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemerintah terhadap kewajiban aksi iklim.
“Ini adalah saat bagi warga Kenya untuk bersatu dalam membela lingkungan kita, ini adalah hari kontribusi ‘burung kolibri’, di mana kita semua bersatu untuk melawan krisis perubahan iklim,” ujar Roselinda.
Sementara Presiden Kenya, William Kipchirchir Samoei Arap Ruto, telah menjadikan program restorasi lanskap dan ekosistem nasional sebagai prioritas sejak menjabat sebagai presiden pada September 2022. Rencananya ini mendapat pujian dari Raja Charles III, yang baru-baru ini berkunjung ke Kenya untuk kunjungan pertamanya ke negara Afrika sejak naik tahta tahun lalu.
“Saya sudah menanam pohon sebagian besar hidup saya, saya pikir saya sudah cukup baik, tapi ambisi Anda untuk menanam 15 miliar pohon membuat saya mengagumi upaya Anda,” ucap Raja Charles III dalam jamuan negara.
Saat berada di negara tersebut, Charles menanam pohon di State House di Nairobi dan di hutan Karura, yang terkait dengan almarhumah aktivis lingkungan dan pemenang Nobel, Wangari Maathai.
Bagaimana Dengan Indonesia ? Kondisi Hutan Saat Ini Di Indonesia
Dihimpun Katadata.com, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), luas tutupan hutan Indonesia sudah berkurang 956.258 hektare (ha) selama periode 2017-2021. Angka tersebut setara dengan 0,5% dari total luas daratan Indonesia.
Penurunan luas hutan terjadi di Kalimantan, Papua, dan Sumatra. Sementara itu luas hutan di Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Jawa, dan Maluku bertambah, namun penambahannya jauh lebih rendah dibanding luas hutan yang hilang.
Secara kumulatif selama periode 2017-2021 luas hutan di Kalimantan, Papua, dan Sumatra berkurang 1.575.442 ha, sedangkan penambahan luas hutan di Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Jawa, dan Maluku hanya 619.185 ha.
Jika dirinci lagi, penurunan luas tutupan hutan paling banyak terjadi di Kalimantan, yakni berkurang 654.663 ha atau 1,2% dari luas daratan pulaunya. Diikuti hutan di Papua yang berkurang 610.405 ha (1,45%), dan di Sumatra berkurang 310.374 ha (0,65%).
Kemudian luas tutupan hutan di Bali-Nusa Tenggara bertambah 225.156 ribu ha (3,08%), di Sulawesi bertambah 202.057 ha (1,07%), di Jawa bertambah 113.884 ha (0,88%), dan di Maluku bertambah 78.088 ha (0,99%).
“Meskipun hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi dalam pemanfaatan dan pengelolaannya harus tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Pengelolaan yang berwawasan lingkungan akan menjamin keberlangsungan fungsi dan peran sumber daya hutan dalam jangka panjang,” kata BPS dalam laporannya.
Pemerintah Indonesia Janji Kurangi Deforestasi 56% sampai 2030
Dirangkum redaksi Primarakyat.com dari katabox.com bahwa Pemerintah Indonesia berjanji mengurangi laju deforestasi dalam rangka mitigasi atau mengurangi risiko perubahan iklim.
Hal ini tercatat dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) terbaru, yang kini dinamai Enhanced NDC dan sudah didaftarkan ke UNFCCC pada September 2022.
Deforestasi adalah perubahan area hutan menjadi non-hutan secara permanen akibat kegiatan manusia.
Menurut Knowledge Centre KLHK, deforestasi di Indonesia umumnya terjadi karena konversi hutan menjadi kebun kelapa sawit dan tanaman industri, pembakaran lahan gambut, serta tata kelola penggunaan lahan yang kurang baik.
Deforestasi pun bisa berdampak pada kepunahan flora dan fauna, merusak sistem sumber daya air, meningkatkan risiko bencana tanah longsor dan banjir, hingga memicu pemanasan global.
Dalam skenario kondisi normal (business as usual), selama periode 2021-2030 Indonesia diproyeksikan mengalami deforestasi seluas 820.000 hektare/tahun.
Namun, dalam Enhanced NDC terbaru, pemerintah menargetkan deforestasi periode 2021-2030 akan turun sekitar 56% menjadi 359.000 hektare/tahun dengan usaha sendiri.
Jika ada bantuan internasional, pemerintah bahkan menargetkan laju deforestasi bisa turun 78% menjadi 175.000 hektare/tahun.
Tak hanya berjanji mengurangi deforestasi, pemerintah Indonesia juga menyatakan komitmen untuk merehabilitasi lahan hutan yang rusak.
“Di sektor kehutanan, Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk merestorasi lahan gambut 2 juta hektare dan rehabilitasi lahan kritis 12 juta hektare pada 2030,” kata pemerintah Indonesia dalam dokumen Enhanced NDC.
Dari paparan data yang dihimpun oleh redaksi PrimaRakyat.com, maka Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar soal rehabilitasi hutan dan deforstasi, untuk mencegah perbuahan iklim yang semakin nyata dirasakan. (jm/pr)
Tinggalkan Balasan