Pemkab Fakfak Kebut Perpanjangan Runway dan Akses Jalan ke Bandara Siboru

Fakfak – Pemerintah Kabupaten Fakfak terus berkomitmen mempercepat pengembangan infrastruktur transportasi, khususnya Bandara Siboru yang menjadi pintu gerbang utama ke wilayah Papua Barat. Dua fokus utama yang saat ini dikejar adalah perpanjangan landas pacu (runway) dan pembangunan akses jalan baru menuju bandara.

Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, dalam sambutannya pada acara peresmian Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VI Fakfak, Kamis (17/7/2025), menegaskan pentingnya percepatan dua proyek strategis ini demi mendukung mobilitas dan pelayanan publik yang lebih baik.

“Tahun 2026 kita akan mulai pembangunan akses jalan dari belakang menuju Bandara Siboru sepanjang 26,5 kilometer, menggunakan dana APBN. Ini penting karena akses jalan yang sekarang membuat tamu-tamu kami tidak nyaman, bahkan banyak yang terpaksa memilih jalur laut,” ujar Bupati.

Pengalaman terakhir saat kunjungan Menteri Pendidikan dan Bupati Takalar, menurutnya, menjadi pelajaran penting. Karena kondisi jalan darat yang belum memadai, tamu-tamu terpaksa menggunakan jalur laut untuk tiba di Fakfak. Akses jalan baru ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi kenyamanan dan efisiensi transportasi ke bandara.

Selain itu, Bupati Samaun juga menyoroti persoalan status lahan Bandara Siboru. Dari total lahan yang digunakan, baru sekitar 70 hektare yang memiliki sertifikat resmi. Sementara sisanya, lebih dari 150 hektare, masih belum bersertifikat. Kondisi ini menjadi kendala utama dalam upaya memperpanjang runway bandara.

“Runway akan diperpanjang, tetapi terhambat karena belum rampungnya sertifikat lahan. Kami mohon dukungan dari Bapak Gubernur dan Dinas Kehutanan agar proses sertifikasi bisa diselesaikan dalam 1–2 bulan ke depan,” jelasnya.

Ia menegaskan percepatan sertifikasi lahan sangat krusial agar pengembangan Bandara Siboru, termasuk perpanjangan runway, dapat segera dilaksanakan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan konektivitas serta pembangunan ekonomi wilayah.