Fakfak – Pemerintah Kabupaten Fakfak, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang), secara resmi menuntaskan rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat distrik.

Tahapan akhir kegiatan yang berlangsung sejak beberapa waktu lalu itu dipusatkan di Balai Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Senin (16/3/2026).

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak, Abdul Razak Ibrahim Rengen, S.H, M.Si menyatakan dengan rampungnya Musrenbang di 17 distrik, pemerintah daerah segera memasuki tahapan perencanaan berikutnya.

Fokus utama saat ini adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun anggaran 2027.

“Seluruh rangkaian Musrenbang di 17 distrik sudah kita tuntaskan. Agenda selanjutnya adalah pelaksanaan Forum OPD yang dijadwalkan pada 26-27 Maret, kemudian disusul dengan Musrenbang RKPD pada 31 Maret mendatang,” ujar Abdul Razak kepada awak media usai penutupan Musrenbang.

Abdul Razak mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat serta kehadiran langsung Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, dan Wakil Bupati Fakfak, Donatus Nimbitkendik, dalam seluruh rangkaian kegiatan.

Menurutnya, kehadiran pimpinan daerah menjadi sinyal positif dan memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa aspirasi mereka didengar dan ditindaklanjuti.

Menanggapi derasnya usulan yang masuk dari masyarakat, Abdul Razak memberikan penegasan terkait esensi Musrenbang.

Ia menjelaskan bahwa forum ini bukan sekadar tempat mengumpulkan daftar keinginan, melainkan wahana strategis untuk memetakan kebutuhan riil dan mendesak yang harus diprioritaskan.

“Kami akan menyelaraskan usulan-usulan tersebut dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 serta direktif kepala daerah. Semua harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kita,” tegasnya.

Abdul Razak menambahkan Musrenbang tahun ini juga menjadi momentum krusial untuk evaluasi.

Pemerintah daerah, kata dia, perlu meninjau secara berkala capaian program-program strategis, terutama yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak.

“Ini adalah ajang evaluasi. Kebijakan strategis seperti pendidikan dan kesehatan gratis harus terus kita tinjau setiap tahunnya untuk memastikan efektivitasnya dalam jangka waktu lima tahun ini,” tandasnya. (st/pr)

Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di: