Fakfak – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Nasional 2025, Pemerintah Kabupaten Fakfak menggelar kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai non-ASN serta penyerahan bantuan sembako kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), Kamis (8/5/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja, khususnya mereka yang berada di sektor informal dan non-aparatur sipil negara.
Dalam rapat yang turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Fakfak, Anggiat P. Marpaung, memaparkan berbagai persoalan yang masih terjadi di Pelabuhan Fakfak. Ia menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mengelola aktivitas kepelabuhanan yang kian meningkat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk membahas secara serius pengembangan pelabuhan.
“Pemerintah daerah harus duduk bersama KSOP, PT Pelindo, dan pihak-pihak berkompeten lainnya guna merancang pengembangan pelabuhan ke depan,” ujarnya.
Menurut Bupati, kondisi Pelabuhan Fakfak saat ini sudah memerlukan pembenahan menyeluruh, mengingat tingginya intensitas penumpang serta aktivitas bongkar muat kontainer yang terus meningkat.
“Pelabuhan membutuhkan sedikit perubahan karena padatnya aktivitas. Ini akan kami bahas lebih lanjut dengan pihak terkait,” kata Samaun Dahlan.
Ia juga menyoroti pentingnya perencanaan jangka panjang dalam rangka menghadapi masuknya investasi besar ke wilayah Fakfak. “Jangka panjang harus menjadi perhatian. Ketika investasi besar masuk, Fakfak harus sudah siap,” tegasnya.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk mendukung pengembangan pelabuhan ditegaskan kembali dalam forum tersebut. “Pemerintah daerah akan terus memikirkan dan merancang pengembangan pelabuhan bersama KSOP, PT Pelindo, dan pihak lainnya termasuk Pelni,” tandasnya. (st/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan