Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) resmi mengusulkan pembentukan enam Daerah Otonomi Baru (DOB) kepada pemerintah pusat.
Langkah strategis ini ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di wilayah-wilayah yang hingga kini masih terisolasi dan sulit dijangkau.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan bahwa usulan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi ke-38 tersebut.
“Karena beberapa wilayah bawahan Papua Barat Daya masih terisolasi, salah satu cara mempercepat pembangunan adalah mengadakan pemekaran menjadi kabupaten,” jelasnya pada konferensi pers di Sorong, Senin (11/5/2025).
Enam wilayah yang diusulkan untuk menjadi kabupaten baru yaitu Kabupaten Maybrat Sau, Kabupaten Imeko, Kabupaten Malamoi, Kabupaten Mpur, serta Raja Ampat Utara dan Raja Ampat Selatan.
Gubernur Kambu menekankan bahwa inisiatif ini penting agar eksistensi negara dapat dirasakan secara merata.
“Kita berharap supaya eksistensi negara ini benar-benar dirasakan oleh rakyat,” ujarnya.
Salah satu wilayah prioritas dalam usulan ini adalah kawasan Imeko (Inanwatan, Metemani, Kokoda) yang berada di Kabupaten Sorong Selatan.
Kawasan ini memiliki topografi rawa-rawa yang menyulitkan pendekatan pembangunan secara konvensional. Pemekaran dinilai menjadi satu-satunya pendekatan efektif. “Pendekatan pembangunan hanya melalui pemekaran,” kata Kambu.
Kondisi serupa juga terjadi di Raja Ampat, wilayah kepulauan yang menghadapi kendala akses dan pelayanan publik.
Dengan pembentukan DOB baru, pemerintah daerah dapat menjangkau masyarakat lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan mereka.
Usulan enam DOB ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemprov PBD untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, pelayanan publik, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
Gubernur Kambu berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan terhadap usulan ini. “Kalau memang Tuhan izinkan, ada ruang melalui kebijakan negara, maka ini juga harus menjadi perhatian,” katanya.
Adanya DOB baru, Pemprov PBD optimistis pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan semakin merata dan terjangkau. Pemerintah juga berharap agar peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah-wilayah terluar dapat segera terwujud.
Pemekaran ini akan melalui berbagai tahapan administratif dan evaluasi dari pemerintah pusat. Namun, dengan komitmen kuat dari Pemprov PBD dan harapan dukungan dari pusat, enam DOB yang diusulkan diharapkan dapat segera terealisasi.
“Pemekaran ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam pembangunan Papua Barat Daya, membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya,” tandas Gubernur Kambu. (st/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan