Manokwari – Parlemen Jalanan Papua Barat (PB) mengeluarkan pernyataan tegas terkait penundaan seleksi anggota DPR Papua Barat yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.
Mereka menilai langkah tersebut sebagai bentuk ketidakprofesionalan yang berpotensi menciptakan konflik.
Menurut Ronal Mambieuw Ketua Parlemen Jalan Manokwari Papua Barat, proses seleksi anggota DPR Papua Barat sudah ditetapkan dalam tahapan yang telah dibahas dan disepakati oleh Pemprov, Kesbang, dan Pansel.
Namun, penundaan yang terjadi dengan alasan situasi keamanan yang terjadi pada 5 Februari lalu dinilai tidak logis dan tidak dapat diterima begitu saja.
Dikatakannya, Pemprov Papua Barat seharusnya lebih profesional dalam mengatur tahapan ini. Penundaan ini memberi kesan bahwa Pemprov sedang merancang sesuatu yang tidak jelas dan membingungkan.
“Kalau alasan keamanan menjadi pertimbangan, itu sangat aneh, mengingat Pansel sudah disahkan dan masa kerjanya berakhir pada 30 Januari. Jika perlu perpanjangan, itu harus dilakukan dengan alasan yang lebih rasional,” ungkap perwakilan Parlemen Jalanan dalam keterangan tertulisnya.
Selain itu, Parlemen Jalanan juga mengkritik tidak tegas Pemprov dalam menangani masalah ini, dengan menilai bahwa Kesbang seharusnya bertanggung jawab penuh atas kelancaran proses seleksi yang sudah dimulai.
“Jika ada pertimbangan yang tidak logis, maka itu jelas merupakan keputusan Pemprov yang harus dipertanyakan. Kenapa penundaan ini terjadi?” tegasnya.
Dalam pernyataan yang sama, Parlemen Jalanan meminta agar Pansel segera mengumumkan hasil seleksi yang telah dilakukan, tanpa menunggu Gubernur Definitif.
“Apa yang sudah ada, segera diumumkan. Gubernur terpilih hanya perlu menindaklanjuti hasil yang sudah ada. Jangan biarkan pekerjaan rumah ini tertunda lebih lama,” kata mereka.
Parlemen Jalana juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung Pansel dalam menyelesaikan tugasnya dan menghargai hasil yang telah diumumkan.
“Jika ada ketidakpuasan, maka jalur hukum positif adalah langkah yang tepat. Namun, untuk sementara, kita harus mendukung dan menghargai proses yang sedang berlangsung,” tegasnya.
Pernyataan ini menandai ketegasan Parlemen Jalanan dalam mengawal proses seleksi DPR Papua Barat, yang diharapkan tidak hanya berjalan profesional tetapi juga adil dan transparan demi kepentingan masyarakat Papua Barat. (tm/pr)
Tinggalkan Balasan