Saumlaki — Penurunan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun anggaran 2025 kembali menyorot persoalan mendasar dalam pengelolaan fiskal daerah. Dengan pendapatan yang tercatat menurun sebesar 8,77 persen dan realisasi yang baru mencapai 69,63 persen hingga akhir tahun anggaran, kondisi ini dinilai tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan cerminan lemahnya politik anggaran.
Pemerhati dinamika pemerintahan, Alfin Fatlolon, S.IP, menegaskan bahwa situasi tersebut seharusnya menjadi alarm bagi DPRD sebagai lembaga representasi rakyat.
Menurut dia, fungsi anggaran DPRD bukan hanya mengesahkan APBD, tetapi memastikan asumsi pendapatan disusun secara realistis, belanja diarahkan pada program prioritas, serta memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Alfin menilai, ketergantungan daerah yang masih tinggi terhadap dana transfer pusat, di tengah keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan belum kuatnya keberanian politik untuk mendorong kemandirian fiskal.
DPRD bersama pemerintah daerah, kata dia, perlu menjadikan pembahasan APBD sebagai forum evaluasi kritis atas kinerja pemungutan PAD, efektivitas belanja, dan konsistensi arah pembangunan daerah.
Ia mengingatkan, rendahnya serapan pendapatan berpotensi memicu berbagai kompromi politik dalam pelaksanaan anggaran.
Dampaknya bisa berupa penundaan program, pergeseran belanja, hingga penyesuaian kebijakan di tengah tahun anggaran yang pada akhirnya mengaburkan tujuan utama APBD sebagai instrumen pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
Karena itu, Alfin menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keberanian politik dalam setiap proses penganggaran. DPRD,
Menurut dia, tidak cukup berperan sebagai lembaga pengesah anggaran, tetapi harus tampil sebagai pengawal kepentingan publik dan memastikan setiap keputusan fiskal berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Tanpa pengawasan DPRD yang kuat dan politik anggaran yang berpihak pada rakyat, APBD berisiko berubah menjadi kompromi elite yang sah secara hukum, tetapi miskin dampak bagi kesejahteraan publik,” ujar Alfin. (bn/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan