Fakfak – Puluhan anggota Perkumpulan Himpunan Pengusaha Orang Mbaham Matta (PHP OBAMA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR2KP) Kabupaten Fakfak, Senin pagi (4/8/2025).
Aksi tersebut menuntut keadilan dalam pembagian paket pekerjaan pembangunan yang dinilai belum berpihak kepada pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP).
Massa aksi diterima Sekretaris Dinas PUPR2KP Fakfak, Liza Neirasari, mewakili Kepala Dinas Baharudin Lahadalia yang sedang menghadiri rapat di Sekretariat Daerah.
“Tidak ada bahasa Bupati yang atur, atau Kepala Dinas yang atur pembagian paket pekerjaan. Semua berjalan sesuai aturan dalam Perpres dan regulasi pengadaan barang dan jasa,” tegas Liza di hadapan para pengunjuk rasa.
Liza juga menepis anggapan bahwa pembagian pekerjaan bersifat tertutup dan tidak transparan. Ia menegaskan, proses pengadaan harus memenuhi syarat klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana diatur dalam sistem pengadaan nasional.
“Hingga saat ini, Dinas PUPR2KP belum melakukan proses pengadaan fisik, kecuali untuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, tidak ada pengaturan sepihak dalam pengalokasian proyek. Semua terbuka dan bisa dipantau melalui aplikasi Sikap milik pemerintah,” ujarnya.
Liza turut menjelaskan selama ini, pengadaan langsung justru mayoritas dikerjakan oleh perusahaan milik OAP. Namun ia mengingatkan pentingnya integritas di antara sesama pengusaha Papua.
“Kami mendapat laporan adanya praktik jual-beli paket dan peminjaman profil perusahaan OAP kepada non-OAP. Hal seperti ini tentu mencederai semangat pemberdayaan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua PHP OBAMA Kabupaten Fakfak, Abubakar Temongmere, menekankan keberpihakan terhadap OAP sudah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2001.
“Undang-undang sudah memberikan ruang afirmasi. Kami hanya ingin hak-hak kami sebagai orang Papua dihormati. Kalau ada 200 paket, minimal separuh harus diberikan ke pengusaha OAP. Itu baru adil,” tegas Abubbakar.
Ia juga menilai pemerintah daerah selama ini kerap melempar tanggung jawab dalam pembagian paket pekerjaan.
“Kita sudah berkali-kali audiensi, bahkan sampai ke DPRD. Tapi tetap tidak ada kejelasan. Jangan sampai ada permainan antara OPD,” katanya.
Abubakar menegaskan, PHP OBAMA bukan organisasi sembarangan. “Kami ini isinya mantan tentara, polisi, PNS. Bukan orang kaleng-kaleng. Kami bersatu demi memperjuangkan hak dasar masyarakat OAP,” pungkasnya.
Perwakilan PHP OBAMA berencana kembali mendatangi Dinas PUPR2KP untuk meminta kejelasan lebih lanjut mengenai jumlah paket pekerjaan yang dialokasikan untuk pengusaha OAP di Fakfak. (st/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan