Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyederhanaan struktur komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) sektor perbankan agar lebih ramping dan diisi oleh para profesional.
Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 26 Maret 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan kepercayaan pasar.
“Arahan Presiden jelas, jumlah komisaris di BUMN perbankan perlu lebih efisien dan diisi oleh profesional,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai rapat.
Meskipun dilakukan penyederhanaan, Airlangga menegaskan bahwa struktur baru ini tetap akan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing bank. Selain itu, unsur kementerian teknis yang relevan tetap akan terlibat dalam susunan komisaris.
“Kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada juga dari sektor teknis seperti UMKM untuk BRI,” jelasnya.
Penyederhanaan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola dan efisiensi di sektor BUMN perbankan. Dengan struktur yang lebih ramping, diharapkan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain membahas reformasi dalam struktur BUMN perbankan, rapat juga menyoroti kondisi nilai tukar rupiah yang mengalami fluktuasi. Airlangga menegaskan bahwa meskipun ada pergerakan nilai tukar, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.
“Nilai tukar rupiah berfluktuasi seperti biasa, tetapi secara fundamental ekonomi kita tetap solid,” katanya.
Beberapa faktor pendukung yang menjaga stabilitas ekonomi Indonesia antara lain ekspor yang kuat, cadangan devisa yang solid, serta neraca perdagangan yang positif.
Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang telah diterapkan juga memberikan dampak positif terhadap ketahanan nilai tukar rupiah.
“Kita punya ekspor yang bagus, cadangan devisa kuat, dan neraca perdagangan yang positif. Dengan kebijakan DHE, kita semakin siap menghadapi tantangan global,” tambah Airlangga.
Langkah reformasi yang diinstruksikan Presiden Prabowo ini diharapkan dapat memperkuat sektor perbankan nasional, meningkatkan daya saing BUMN, serta memastikan perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah dinamika global. (BPMI Setpres/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan