Ambon – Sebanyak ratusan pemuda yang tergabung dalam Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung Maluku menggelar unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Maluku, di Kota Ambon, Senin (1/9/2024).
Aksi tersebut menyuarakan keresahan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap kesejahteraan rakyat kecil.
Aksi yang dikoordinir sejumlah perwakilan, seperti Abubakar Mahu, Amin Fidmatan, Yandri Y Poruma, Andy A Sagama, dan Arman Kalean, berlangsung tertib.
Dalam orasinya, massa aksi menyatakan bahwa gelombang demonstrasi di berbagai daerah belakangan ini merupakan penanda kebangkitan rakyat.
“Suara mereka lahir dari kenyataan bahwa negara kerap lebih berpihak pada kepentingan elit dan korporasi besar, sementara rakyat kecil semakin terhimpit,” demikian bunyi salah satu penggalan pernyataan sikap yang dibacakan.
Mereka menegaskan, aksi ini bukan sekadar protes, melainkan panggilan moral dan tanggung jawab sejarah.
Perubahan, menurut mereka, lahir dari keberanian bersuara menegakkan keadilan hukum, menolak kebijakan elitis, melawan eksploitasi sumber daya alam, serta memastikan pembangunan di Maluku berpihak pada masyarakatnya.
Para pengunjuk rasa menyampaikan sepuluh poin tuntutan yang mencakup isu nasional dan lokal Maluku. Tuntutan itu adalah:
- Pengusutan tuntas kasus kekerasan dan pembunuhan, termasuk kasus yang menimpa pekerja ojol, serta penangkapan oknum yang terlibat.
- Reformasi sistem dalam tubuh Polri secara menyeluruh dan mendesak DPR/DPRD agar menjaga amanah rakyat.
- Penolakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR serta pajak baru yang dinilai elitis; dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Pencabutan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) karena dinilai merugikan buruh, masyarakat kecil, dan mengancam lingkungan hidup.
- Pengesahan RUU Daerah Kepulauan dan reformasi sistem Polri sebagai solusi struktural.
- Pengusutan dan pencabutan izin PT. Batu Licin dan PT. Waragonda, serta pembebasan dua warga masyarakat hukum adat Haya yang ditahan.
- Penanganan isu lingkungan Maluku, khususnya tambang emas Gunung Botak yang menggunakan zat kimia berbahaya.
- Pendorongan pembangunan ekonomi rakyat melalui hilirisasi perikanan dan sagu, serta evaluasi proyek Maluku Integrated Port.
- Prioritas bagi anak Tanimbar dalam pengelolaan Blok Masela.
- Pengembalian otonomi daerah yang sejati.
Menanggapi aksi tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Martanto turun langsung untuk menerima aspirasi para pemuda. Mantan Ketua STIK Lemdiklat Polri itu mengaku hadir untuk mendengarkan keluhan dan pendapat para pengunjuk rasa.
“Saya ingin dekat dengan para mahasiswa sekalian. Saya mau mendengar aspirasi para mahasiswa, karena itu saya temui adik-adik sekalian pada hari ini,” ujarnya di depan massa.
Dadang berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan sesuai dengan kewenangannya. Ia juga mengapresiasi pelaksanaan unjuk rasa yang berlangsung secara tertib dan menyampaikan pendapat secara damai. (at/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan