Setoran Kapal Andon di Sera Diduga Disalahgunakan

Saumlaki – Dugaan skandal pengelolaan dana setoran kapal Andon mencuat di lima desa wilayah Seira Blawat, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Masyarakat menyuarakan kekecewaan dan kecurigaan lantaran tidak ada hasil nyata dari setoran yang selama bertahun-tahun dilakukan oleh para pemilik kapal ke pemerintah desa.

Diperkirakan terdapat sekitar 100 hingga 200 kapal Andon yang beroperasi dan menyetor dana setiap tahun, dengan nilai setoran berkisar antara Rp2.500.000 hingga Rp7.500.000 per kapal.

Namun, masyarakat menilai bahwa dana yang seharusnya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Desa (PAD) itu tidak memberikan dampak signifikan bagi pembangunan atau kesejahteraan warga.

“Uang sebanyak itu ke mana? Tidak ada laporan ke masyarakat, tidak ada pembangunan berarti. Kami merasa ditipu,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya, Selasa (24/6/2025).

Sebagai perbandingan, seorang warga Desa Welutu memaparkan bahwa di desanya, pengelolaan dana setoran kapal dilakukan secara terbuka.

Dana digunakan untuk kegiatan sosial seperti pesta rakyat setiap 1 Januari dan pembelian beras yang dibagikan langsung kepada warga.

“Semua tahu dan menyetujui penggunaan dana, termasuk untuk kegiatan adat seperti Panas Pela Welutu Rumsalut di Desa Amdasa. Transparansi ini penting agar tidak menimbulkan kecurigaan,” ujarnya.

Sebaliknya, empat desa lainnya di Seira dinilai belum menunjukkan hasil yang jelas dari pengelolaan dana setoran kapal.

Masyarakat pun mendesak aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan Kejaksaan Negeri II Saumlaki, untuk turun tangan menelusuri aliran dana setoran Andon yang diduga tidak dikelola secara akuntabel.

Desakan warga diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa keuangan desa wajib dikelola secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hal itu diperjelas lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana.

Masyarakat Seira Blawat berharap agar pemerintah desa membuka laporan keuangan secara berkala kepada publik dan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan.

Harapan utamanya adalah agar dana yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat benar-benar sampai ke tangan rakyat, bukan menguap tanpa jejak.