Ambon — Gelombang penolakan terhadap pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muhammad Mardiono terus bergulir di Maluku.
Mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Maluku, Syarif Hadler, menilai keputusan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, yang menetapkan Mardiono sebagai ketua umum, tidak rasional dan mengabaikan aturan internal kementerian.
“Dia (Menkum) melanggar aturan yang dibuat lembaganya sendiri. Kemenkum tidak melihat fakta yang terjadi di arena Muktamar. Kok tiba-tiba keluar SK mengesahkan Mardiono sebagai ketua umum? Logikanya di mana? Ini sangat tidak masuk akal,” ujar Syarif, Jumat (3/10/2025) dikutip Ambon Ekspres.
Syarif menjelaskan, dalam Muktamar X PPP, sebanyak 75 persen kader memberikan dukungan kepada Agus Suparmanto sebagai ketua umum. Sementara itu, Mardiono dan kelompoknya disebut meninggalkan arena muktamar sebelum pengambilan keputusan dan justru membuat pernyataan sepihak di kamar bahwa ia terpilih secara aklamasi.
“Mardiono ketua umum dari mana? Muktamar tetap berjalan tanpa dirinya. Keputusan Menkum ini terlihat tergesa-gesa. Ada apa di balik semua ini?” ujarnya heran.
Syarif menyebut para pendukung Agus Suparmanto kini tengah menelusuri pihak-pihak di balik penerbitan SK tersebut. Ia menegaskan pendekatan persuasif akan diutamakan sebelum menempuh jalur hukum.
“Kalau masuk ranah hukum, saya yakin Mardiono dan Menkum akan kalah. Mereka telah mengabaikan aturan yang ada,” katanya.
Menanggapi pernyataan senior PPP Maluku lainnya, Arif Hentihu, yang menilai Mardiono berhasil memimpin PPP, Syarif menyebut penilaian itu tidak berdasar.
“Pak Arif seperti mimpi di siang bolong. Di tangan Mardiono, PPP justru mengalami kemunduran. Buktinya pada Pemilu 2024, PPP tidak memperoleh kursi di Senayan. Orang yang gagal dikatakan berhasil, cara pandang seperti apa itu?” tegasnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa Mardiono adalah kader sejati, sementara Agus bukan.
“Faktanya, di Muktamar X, 75 persen kader mendukung Agus. Bahkan saat Mardiono menyampaikan sambutan, peserta justru memprotes dan memintanya turun dari panggung. Itu pertanda kader sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinannya,” ujar Syarif.
Menurut Syarif, PPP membutuhkan perubahan besar untuk bangkit menjelang Pemilu 2029. “Partai yang gagal masuk Senayan belum pernah bisa kembali. Tapi PPP tidak boleh seperti itu. Kita harus berubah, memilih pemimpin yang tepat, dan menghimpun kekuatan agar bisa kembali ke Senayan 2029,” pungkasnya. (ae/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan