Saumlaki — Tokoh muda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Alfin Fatlolon, menyoroti sikap Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa terkait dinamika yang berkembang di tengah masyarakat mengenai proyek strategis nasional Blok Masela.
Menurut Alfin, narasi yang disampaikan bupati baru-baru ini justru membuka ruang bagi publik untuk menilai secara lebih jelas posisi kepemimpinan daerah dalam menyikapi isu tersebut.
Alfin menilai, dalam konteks proyek strategis seperti Blok Masela, seorang kepala daerah tidak cukup hanya menjadi penyampai keluhan atau sekadar menjaga stabilitas formal.
Kepala daerah, kata dia, dituntut menjadi representasi kepentingan masyarakatnya dengan berdiri di garis depan untuk memastikan proyek nasional tersebut benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
“Pemimpin daerah seharusnya memastikan bahwa kehadiran proyek sebesar Blok Masela tidak hanya berjalan lancar secara administratif, tetapi juga memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan masyarakat Tanimbar,” ujar Alfin.
Ia menambahkan, ketika aspirasi masyarakat baik terkait tuntutan keterlibatan, pembagian manfaat, perlindungan hak adat, hingga kesempatan kerja justru direspons dengan pendekatan keamanan atau permintaan penindakan, maka hal itu menunjukkan adanya pergeseran posisi kepemimpinan.
Menurut Alfin, dalam situasi seperti itu, kepala daerah berisiko tidak lagi dipandang sebagai advokat masyarakat, melainkan sekadar penjaga kepentingan proyek.
Padahal, dinamika sosial yang muncul di sekitar proyek besar seperti Blok Masela seharusnya dilihat sebagai sinyal bahwa masih ada persoalan mendasar yang perlu diselesaikan.
“Ketegangan sosial bukan semata-mata hambatan. Itu bisa menjadi tanda bahwa ada hal penting yang belum tuntas, seperti soal keadilan distribusi manfaat, pengakuan hak masyarakat adat, serta keterlibatan nyata orang Tanimbar dalam rantai ekonomi proyek,” katanya.
Alfin menegaskan, seorang bupati seharusnya mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat tersebut menjadi agenda negosiasi dengan pemerintah pusat maupun investor, bukan justru meredamnya.
Jika aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dengan baik, hal itu berpotensi menimbulkan krisis legitimasi karena masyarakat merasa tidak lagi memiliki representasi di tingkat kepemimpinan daerah.
Dalam jangka panjang, lanjutnya, kondisi tersebut justru dapat berdampak pada keberlanjutan proyek itu sendiri.
Karena itu, Alfin menilai kritik terhadap sikap kepala daerah tidak semata-mata dimaksudkan sebagai serangan politik, melainkan sebagai pengingat atas fungsi dasar kepemimpinan daerah, yakni berdiri bersama masyarakat, terutama ketika mereka sedang memperjuangkan haknya.
“Blok Masela bukan hanya proyek negara. Ia juga harus menjadi proyek kesejahteraan bagi orang Tanimbar,” ujarnya.
Menurut dia, publik berhak mengetahui dan menilai secara terbuka di sisi mana keberpihakan pemimpin daerah berdiri dalam dinamika tersebut. (bn/pr)
Tinggalkan Balasan