Saumlaki – Ketegangan kembali pecah antara Desa Arui dan Sangliat di Kepulauan Tanimbar, Maluku, setelah pelaksanaan eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki memicu perselisihan di lapangan.
Konflik yang pernah beberapa kali terjadi di dua desa itu kembali mencuat tanpa langkah antisipasi dari aparat.
Di tengah situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Pemda KKT) dinilai tidak menunjukkan kehadiran nyata, sehingga menuai kritik dari sejumlah tokoh muda.
Vikaris Episkopal KKT MBD, RD Ponsio Ongirwalu, bersama Pastor Pius Fenyapwain, terjun langsung ke lokasi untuk meredam ketegangan.
Kehadiran kedua imam ini justru memantik reaksi tajam dari Pemuda Katolik Komcab Kepulauan Tanimbar.
Salah satu aktivis, Anders Luturyali, menyebut Pemda KKT abai terhadap situasi genting tersebut. “Kalian tidur, kami berdarah,” ujarnya dalam pernyataan kepada media, Jumat (21/11/2025).
Menurut Anders, aparat keamanan seharusnya mengantisipasi potensi gesekan sebelum eksekusi dilakukan.
Ia menilai kontrasnya kehadiran Pemda yang selalu tampak dalam acara seremonial, namun tidak terlihat ketika warganya berhadapan langsung dalam konflik.
“Ketidakhadiran Pemda di tengah konflik dua desa Katolik ini seperti pembiaran dan melempar tanggung jawab kepada Gereja,” katanya.
Anders menegaskan, kehadiran Vikaris Episkopal dan Pastor merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap umat. Namun, ia mengingatkan bahwa keselamatan para imam juga harus dijamin oleh pemerintah.
Jika sesuatu terjadi pada para pemuka agama tersebut, pihaknya menilai Pemda KKT harus bertanggung jawab.
“Jangan biarkan tokoh agama, TNI, dan Polri menjadi pemadam kebakaran sementara Pemda diam saja,” ujarnya.
Pemuda Katolik Komcab KKT mendesak Pemda KKT segera mengambil langkah nyata untuk mengakhiri ketegangan dan memastikan keamanan warga.
Mereka juga mengapresiasi kepedulian para imam yang hadir menengahi konflik, namun menegaskan bahwa kewenangan menjaga ketertiban tetap berada di tangan pemerintah daerah.
“Pemda KKT harus bekerja sama dengan aparat dan masyarakat, bukan membiarkan gereja jalan sendiri,” tutup Anders.. (bn/pr)
Tinggalkan Balasan