Manokwari — Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mengajak seluruh tokoh masyarakat, adat, dan agama di Tanah Papua untuk turut mengawal pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar penggunaannya lebih efisien dan tepat sasaran.
Ajakan tersebut disampaikan Wapres saat bersilaturahmi dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan jajaran pemerintah daerah se-Papua Barat di Ruang Rapat Mansinam, Swiss-Belhotel Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).
Pertemuan itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Wapres di Tanah Papua, setelah sebelumnya memimpin Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Gedung Keuangan Negara, Manokwari.
“Dana Otsus yang selama ini sudah tersalurkan perlu dikawal lebih baik ke depan. Kita ingin manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Masih ada kekurangan, dan ini tugas saya sebagai pembantu Presiden untuk memastikan agar penggunaan dana menjadi lebih efisien dan tepat sasaran,” ujar Gibran.
Wapres menegaskan, kunjungan kerjanya ke Papua merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Damai.
Ia menekankan pentingnya peran masyarakat setempat dalam mengawal visi dan misi Presiden Prabowo Subianto di wilayah timur Indonesia itu.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Kami butuh dukungan masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk bersama-sama memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan rakyat Papua,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga menyinggung sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah berjalan di Papua, seperti Program Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat MBG, Sekolah Garuda, dan Revitalisasi Sekolah.
Menurutnya, program tersebut berperan penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Tanah Papua.
Selain sektor pendidikan dan kesehatan, Wapres turut menyoroti pembangunan infrastruktur Trans Papua yang masih menyisakan beberapa ruas jalan belum tersambung.
Ia berharap, penyelesaian proyek strategis tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap penurunan inflasi dan stabilisasi harga bahan pokok di wilayah pedalaman.
“Kalau akses sudah terbuka, harga-harga bisa lebih stabil, inflasi terkendali, dan ekonomi lokal tumbuh lebih cepat,” ujar Gibran.
Ia juga menegaskan kembali komitmen pemerintah pusat bahwa arah pembangunan nasional tidak boleh bersifat Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris.
“Papua bukan tempat pengasingan atau pembuangan. Papua adalah bagian dari NKRI yang harus mendapat perhatian khusus. Karena itu, dibentuk dua lembaga BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan lebih cepat dan tepat,” tegasnya.
Menutup arahannya, Wapres menyampaikan pemerintah akan terus membuka ruang bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi dan masukan secara langsung.
“Saya ingin lebih banyak mendengar dari Bapak dan Ibu semua, mengenai keluhan dan harapan masyarakat. Ini penting agar pembangunan di Papua benar-benar berangkat dari kebutuhan rakyat,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, Ketua DPRD Papua Barat Orgenes Wonggor, Ketua MRP Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak, serta para bupati se-Papua Barat, tokoh agama, dan kalangan akademisi. (st/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan