Ambon – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Maluku menggelar fit and proper tes untuk semua bakal calon Bupati, di Swiss-Belhotel, Selasa (4/6/2024) lalu.
Satu jam menjalani fit and proper tes di Partai Gerinda, bakal calon Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon membeberkan Visi Misi membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Visi Misi yang dibeberkan Petrus Fatlolon jika dipercayakan Partai Gerindra untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 27 November 2024 mendatang.
“Saya menyampaikan berbagai mimpi saya, ketika itu sebagai bakal calon Bupati, mimpi itu banyak sekali, tetapi saya ketika di lantik menjadi Bupati pada tanggal 22 Mei 2017, ternyata mimpi-mimpi itu tidak muda diterapkan, karena semua sudah diatur oleh regulasi,” ujar Petrus Fatlolon disapa PF dihadapan Panelis.
PF mengakui, ada nomenklaturnya dan jika dirinya memaksakan kehendak untuk melaksanakan mimpinya itu, maka dirinya bertentangan dengan ketentuan.
“Dapat disimpulkan dari mimpi-mimpi itu, hanya 20 persen bisa diimplementasikan dalam bentuk program, 80 persen boleh dikatakan masih menjadi PR (Pekerjaan Rumah),” jelasnya.
“Dan kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa Tanimbar miskin yes, Tanimbar miskin ekstrem yes sejak Kabupaten ini berdiri, tapi ada langkah kemajuan progresif berdasarkan data hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS), bukan omon-omon,” tambanya.
PF mengungkapkan, berdasarkan data BPS tahun 2016 Indeks Pembangunan Manusa (IPM) orang Tanimbar masih 61,12 persen, diakhir tahun masa jabatannya sebagai Bupati naik menjadi 62,97 persen.
“Kemudian tentang kemiskinan, angka kemiskinan tahun 2016 itu 28,31 persen diakhir masa jabatan saya turun menjadi 27,27 persen, ada progress dong, masa omon-omon kurangnya saja,” jelasnya.
Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dulu, sebut PF, nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dirinya menghadap Presiden berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ada dong prestasinya.
“Ketika saya memperjuangkan Blok Masela, siapa yang angkat tangan untuk membela saya. Anggota DPRD dari Dapil Kepulauan Tanimbar pun di Provinsi pun tidak ada yang membela saja,” bebernya.
“Saya berjuang sendiri bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, unsur Pemerintah Daerah dan Tokoh-Tokoh dari Tanimbar,” kata PF.
Akhirnya, sambung dia, dirinya menghadap Presiden, Blok Masela itu dibagi, 3 persen untuk Tanimbar, 3 persen untuk MBD, 3 persen untuk Provinsi Maluku dan 1 persen untuk Kabupaten/Kota yang lain se Provinsi Maluku.
“Saya praktisi di bidang Migas selama 23 tahun, saya paham lebih dari itu, kalau ada yang mengatakan pemerintah daerah belum mempersiapkan SDM di bidang Migas, keliru,” tegasnya.
Lima tahun, PF menjabat sebagai Bupati Kepulauan Tanimbar, menghasilkan 127 orang hasil lulusan Teknik Mesin Migas kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
“Biaya full oleh Pemerintah Daerah, satu orang mahasiswa di biayai Rp70 an juta dan puji Tuhan sekarang dilanjutkan,” pungkasnya.
PF pun mengatakan bahwa, jangan bilang Blok Masela itu merupakan Sumber Daya Alam (SDA) Tanimbar, keliru, harus jujur ke public, karena mereka monitor, jangan salah omon-omon.
“Blok Masela itu sesungguhnya ada di zona ekonomi eksklusif menjadi sumber daya alam nasional bukan ada di daratan Indonesia, bukan ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bukan pula ada di wilayah Provinsi Maluku,” jelasnya.
Blok Masela, kata PF berada di zona ekonomi eksklusif yang dikuasai oleh negara, resource merupakan sumber daya yang mestinya bicara disini adalah multiplier effect akibat produksi LNG dibangun di pulau Yamdena, maka ada sekian banyak multiplier effect yang akan diterima oleh Kabupaten Kepulaian Tanimbar.
“Kabupaten penyangga dan provinsi Maluku, itu yang mesti kita katakan kepada publik, jangan salah. Jangan orang Tanimbar bilang bahwa Blok Masela itu sumber daya alam milik orang Tanimbar, salah, itu ada di zona ekonomi eksklusif, dia tidak ada di daratan, keliru,” kata PF.
“Semasa pemerintahan saya 5 tahun, kita sudah berjuang, maaf pada saat itu saya berbeda dengan pemerintah provinsi Maluku, akhirnya Presiden memutuskan untuk di bagi dan hari ini Tanimbar punya hak 3 persen,” jelasnya.
“Kalau nanti produksi maka ada nilai tambah selain Blok Masela 10 persen kita juga dapat dana bagi hasil dan paling besar ada pada termasuk bidang pertanian yang tadi disampaikan pinalis yang terhormat, karena itu pada tahun 2020 saya menghadap pak gubernur, saya meminta agar perlu diberikan peran kepada Kabupaten/Kota lain sesuai dengan keunggulan daerahnya masing-masing,” pungkasnya.
Lebih lanjut PF mengatakan, menyongsong produksinya Blok Masala dengan tenaga kerja yang jumlahnya 50 an ribu, Tanimbar sendiri tidak mampuh. Belajar dari PT Freeport Indonesia yang mendatangkan kentang, wortel dari Manado dan Surabaya dan lain sebagainya.
“Kita tidak bisa bilang bahwa hanya Tanimbar saja, nda bisa, Kabupaten penyagga lain, MBD misalnya dengan keunggulan peternakan, Seram misalnya potensi pertanian karena 50 an ribu itu banyak, penduduk Kabupaten Kepulauan Tanimbar 124, 721 jiwa, angka pertumbuhan penduduk 0,5 persen per tahun,” tandasnya. (bn/pr)
Tinggalkan Balasan