Jakarta – Sekelompok mahasiswa asal Papua  di Jakarta, yang menamakan kelompok mereka Kaum Muda Papua Progresif atau KMP2 baru-baru ini melakukan aksi nyatakan sikap terhadap serangkaian kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan yang telah menyayat hati nurani orang asli Papua.

Aksi kemanusiaan itu mendorong 6 butir penting dalam aksi pernyataan sikap tersebut pada 18 April 2024 lalu diantaranya  membuka akses bagi bagi Jurnalis Nasional Dan Internasional untuk mencari Fakta serta mendukung BEM UI yang menegaskan bahwa adanya darurat militer di Tanah Papua.

Rio Kogoya, Koordinator Kaum Muda Progresif atau KMP2 saat dimintai keterangan terkait aksi pernyataan sikap 18 April 2024 lalu, dalam wawancara dengan media ini mengatakan akses dan informasi tentang konflik Papua sangat di dominasi oleh pandangan aparat dan pemerintah.

Menurutnya hal tersebut dapat mereduksi suara-suara penolakan terhadap kehadiran militer, investasi gelap, hingga pembunuhan masyarakat sipil jarang tersorot oleh media- media besar di Indonesia.

Oleh sebab itu Rio menegaskan perlu membuka akses kepada media, dalam hal ini jurnalis, baik jurnalis nasional maupun internasional  untuk mecari tahu kebenaran dari berbagai sumber informasi.

“Jurnalis-junrnalis yang ada di luar Papua khusunya di Indonesia harusnya bisa jeli dan coba untuk memahami konteks konflik Papua,” imbuhnya

“Banyak jurnalis juga tidak paham soal konteks Hak Asasi Manusia dan korban dalam konflik bersenjata. Ketidakpemahaman mereka ini berdampak kepada minimnya solidaritas dari rakyat Indonesia untuk mendesak negara segera hentikan kekerasan di Papua, “ sambungnya Sabu (20/04/2024)

Sementara itu dari aksi pernyataan sikap yang dilakukan oleh KMP2 beberapa hari lalu,  menghasilkan 6 poin tuntutan yang dikutip PrimaRakyat.com  dari Press release, Diantaranya:

  1. Komnas HAM bentuk tim Independen untuk investigasi berbagai kasus kekerasan di Papua yang terjadi baru – baru ini
  2. Bersolidaritas untuk BEM UI yang membicarakan darurat militer di Papua, karena apa yang mereka sampaikan adalah fakta kekerasan aparat
  3. 3.tarik militer organik dan anorganik dari Papua
  1. Buka akses Jurnalis Internasional Dan Nasional
  2. 5.Buka Akses Investigasi UN ke Papua
  3. 6.Menolak Pembangunan Korem Di Muliaman

(jm/pr)