Marthen Pentury Bilang Bicara Pembangunan Hanya Satu “Perubahan” Lantas Apa yang Mau Dirubah?

Fakfak – “Kalau kita baca dan kita telusuri lebih jauh tentang apa itu sesungguhnya pembangunan, satu kata saja adalah “perubahan”. Filosofinya adalah ketika bicara tentang perubahan, apanya yang berubah? Siapa yang membuat perubahan itu? Lalu apa dampaknya bagi masyarakat?,”

Marthen Anthon Pentury salah satu Akademisi menyampaikan itu dalam acara embaranmedia bacarita beberapa waktu lalu di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Menurutnya, kalau membaca teori pembangunan sesungguhnya bukan saja dari aspek fisik, tetapi juga ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat,

“Itu menjadi faktor-faktor yang sangat penting terkait dengan pembangunan. Nah kalau ditanya Fakfak seperti apa, dari kacamata fisik ada pembangunan dan sudah tentu pasti ada perubahan dari setiap kali kepemimpinan bupati ,” kata Marthen Pentury.

Namun merujuk pada teori, kata Marthen Pentury, ada beberapa penelitian-penelitian mengatakan bahwa sesungguhnya perubahan itu bukan saja fisik.

“Kalau kita lihat secara fisik pembangunan di Kabupaten Fakfak luar biasa, dari sisi kacamata fisik ya, tetapi kalau kita lihat dari sisi pembangunan ekonominya sosialnya, terus kesejahteraan masyarakat belum begitu terasa, sehingga kemiskinan ekstrim di Papua Barat, Fakfak tidak masuk dalam klasifikasi itu,” ujarnya.

Marthen mengakui, meski Fakfak tidak masuk dalam klasifiaksi Kemiskinan ekstrim, sudah tentu kemiskinan dari tahun ke tahun cenderung menurun. Tapi masih tetap ada kemiskinan,

“Fluktuatif berarti ada waktu tahun yang naik, ada waktu yang turun. Ada juga waktu yang naik juga, ada waktu turun. Dia tidak stagnan, dia tidak statis, dia tidak tetap. Tapi dia mengalami fluktuatif,” jelasnya.

Apa penyebabnya? Sambung Marthen, banyak hal, banyak faktor. Salah satunya adalah policymaker, pembuat kebijakan, siapa pembuat kebijakan adalah Kepala Daerah, yang merupakan tanggung jawab moral, apalagi kalau bicara Kabupaten Fakfak berarti Bupati.

“Kalau kita bicara bupati, tergantung kebijakannya. Sebagus apa pun visi misi bupati, tetapi kalau tidak bisa diterjemahkan oleh perangkatnya, istilahkan OPD, kalau Presiden kabinetnya, maka perubahan itu tidak akan terwujud,” tandasnya. (pr)

Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di: