Saumlaki – Soter Tarimanik, tokoh masyarakat sekaligus Ketua Dewan Stasi Santo Rafael Gereja Katolik Desa Alusi Bukjalim, tak pernah menyangka niatnya untuk membantu menyelesaikan persoalan desa berujung pada kesalahpahaman yang memicu kegaduhan baru di lingkungan masyarakat.
Kedatangannya ke rumah Kepala Desa Alusi Bukjalim, Yosep Anggwarmas, pada awalnya ditujukan untuk berkoordinasi mengenai pembangunan Gereja Alusi Bukjalim. Namun, pertemuan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Menurut Soter, alih-alih membahas agenda gereja, Kepala Desa justru menyampaikan niat mengundurkan diri sebagai ketua panitia pembangunan. “Saya mau istirahat dulu,” kata Yosep saat itu.
Belum sempat ia menanggapi, seorang kerabat kepala desa meminta bantuannya untuk “menyelesaikan beberapa persoalan desa”.
Soter mengungkapkan, ia diberikan selembar kertas kosong yang belum memiliki judul ataupun isi, hanya terdapat kolom tanda tangan. Karena mengira dokumen tersebut berkaitan dengan urusan administratif desa, ia menandatanganinya tanpa curiga.
“Saya hanya ingin membantu. Tidak ada penjelasan apa-apa,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Rabu (19/11/2025).
Keesokan harinya, sepulang dari kebun, Soter dikejutkan oleh pertanyaan istrinya mengenai tanda tangannya dalam sebuah surat penolakan terhadap Ketua BPD Alusi Bukjalim, Hilarius Amelwatin.
“Saat itu saya langsung bingung. Saya tidak pernah terlibat dalam urusan seperti itu,” kata Soter.
Ketika melihat tautan dokumen yang dibagikan melalui pesan di telepon genggam, Soter mendapati namanya tercantum lengkap dengan tanda tangan dalam surat berjudul
“Laporan Penolakan Terhadap Ketua BPD Alusi Bukjalim”. Dokumen tersebut sama sekali tidak pernah ia baca ataupun setujui.
Lebih jauh, Soter juga menuturkan kepala desa sempat memintanya menuliskan nama ayahnya, Patrisus Tarimanik, dan ikut menandatanganinya. Permintaan itu ia tolak. Namun, nama sang ayah tetap muncul dalam daftar di surat tersebut.
“Bapa saya marah karena merasa dicatut tanpa sepengetahuannya,” katanya.
Soter menduga dokumen itu digunakan kepala desa untuk melaporkan Ketua BPD tanpa pemberitahuan yang jelas kepada warga yang namanya tercantum.
“Saya dan beberapa masyarakat merasa dijadikan jebakan. Kami tidak pernah diberi tahu bahwa tanda tangan itu untuk menolak Ketua BPD,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika mengetahui tujuan surat tersebut, ia tidak akan menandatanganinya.
“Saya datang karena ingin membantu, bukan untuk mendukung laporan seperti ini.”
Perselisihan antara kepala desa dan BPD kerap terjadi dalam dinamika pemerintahan desa. Namun, menurut Soter, masyarakat tidak seharusnya dilibatkan tanpa informasi yang transparan. Polemik seperti ini, katanya, justru menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga desa.
“Masalah antara kepala desa dan BPD seharusnya bisa dibicarakan secara terbuka dan saling menghormati. Jangan sampai masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban,” tuturnya.
Peristiwa ini kini menjadi pembicaraan luas di kalangan warga Alusi Bukjalim.
Mereka berharap ada klarifikasi resmi dari pemerintah desa untuk memastikan transparansi dan menjaga keharmonisan masyarakat. (bn/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan