Fakfak – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Fakfak, Dahlan Namudat, menyampaikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah sekaligus memberikan sejumlah masukan konstruktif terkait pembangunan di berbagai sektor.
Hal itu disampaikan saat kunjungan ke Fraksi Koalisi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat DPRK Fakfak, Rabu (10/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Dahlan menekankan pentingnya ruang diskusi antara fraksi dan pimpinan partai politik. “Kami mengapresiasi DPRK yang sudah memberikan ruang ini. Banyak hal penting yang perlu kami sampaikan, baik dalam bentuk dukungan maupun kritik yang bersifat membangun bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menilai, di bawah kepemimpinan Bupati Samaun Dahlan dan Wakil Bupati Donatus, sejumlah program pemerintahan telah berjalan cukup baik. Meski demikian, PKB menekankan perlunya evaluasi di beberapa sektor agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Dahlan menyoroti persoalan yang terjadi di sektor pendidikan, khususnya terkait pengelolaan beasiswa. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah tegas agar masalah ini segera terselesaikan. “Kami mendorong agar pemerintah lebih serius menuntaskan persoalan beasiswa karena berdampak langsung terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak Fakfak,” kata Dahlan.
Selain itu, ia juga menyinggung pengelolaan Pasar Rakyat Thumburuni. Menurutnya, pemerintah telah melakukan langkah taktis, namun masih ada pedagang lama yang merasa terabaikan. “Banyak pedagang puluhan tahun beraktivitas di pasar, membayar pajak secara rutin, tetapi hak mereka belum sepenuhnya terakomodasi. Pemerintah perlu lebih jeli dalam menginventarisasi hal-hal kecil yang dampaknya besar,” tegasnya.
Di bidang kesehatan, PKB mendukung program pemerintah daerah, tetapi berharap pelaksanaannya lebih intensif dan konsisten. “Kami mendukung setiap langkah pemerintah dalam pelayanan kesehatan, namun pelaksanaannya perlu lebih fokus agar benar-benar dirasakan masyarakat,” tambah Dahlan.
Menurutnya, kritik dan masukan yang diberikan PKB bukan untuk melemahkan, melainkan sebagai dorongan agar pemerintah semakin tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. “Kami ingin pemerintah lebih protektif terhadap kepentingan kecil yang berdampak besar bagi rakyat,” tuturnya. (st/pr)
Tinggalkan Balasan