Fakfak – Pemerintah Kabupaten Fakfak menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 untuk perencanaan pembangunan tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Windert Tuare ini secara resmi dibuka oleh Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, Selasa (6/5/2025).
Mengusung tema “Investasi serta Tata Kelola Pemerintahan yang Andal, Kondusif, Efektif, dan Efisien Berlandaskan Kearifan Lokal”, forum ini bertujuan untuk menyinkronkan pelaksanaan urusan pemerintahan pusat dan daerah, sekaligus merumuskan program prioritas OPD yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Samaun Dahlan menekankan pentingnya akuntabilitas sebagai indikator keberhasilan pemerintahan dan pembangunan.
Ia menyebut perencanaan pembangunan ibarat mata rantai yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dari proses penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
“Keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan semua komponen. Oleh karena itu, kita harus terus memperbaiki semua lini agar tercipta sistem perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Bupati juga meminta seluruh OPD untuk menyusun program kerja yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Ia menegaskan perlunya pendekatan perencanaan yang lebih partisipatif dan memberdayakan masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati menekankan prinsip lima tepat dalam pengelolaan pembangunan, yaitu: tepat administrasi, tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat penggunaan anggaran.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya membangun etos kerja yang profesional dan bertanggung jawab di lingkungan birokrasi.
“Ciptakan iklim kerja yang kondusif, integratif, koordinatif, efektif dan efisien. Rencana pembangunan yang kita susun pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Forum OPD ini diharapkan menjadi wadah penyelarasan dan sinkronisasi program kerja lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak, guna mendukung pencapaian visi daerah “Fakfak Membara” serta pemerataan pembangunan dari Karas Pulau Tiga hingga Wamosan Tana Rata.
Menutup sambutannya, Bupati Samaun Dahlan mengajak seluruh peserta untuk bekerja dengan komitmen tinggi dan profesionalisme dalam membangun negeri Mbaham Matta tercinta.
Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak, A.R. Ibrahim Rengen, S.H., M.Si., dalam laporan yang dibacakan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi, M. Tahir Rumoning, S.STP., menyampaikan bahwa pelaksanaan forum ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Forum OPD ini bertujuan untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan pembangunan, serta menjadi wadah sinkronisasi antara program dan kegiatan perangkat daerah dengan hasil Musrenbang tingkat distrik serta pokok-pokok pikiran DPRK,” ungkap Rumoning.
Lebih lanjut dijelaskan, pelaksanaan forum bertujuan menyelaraskan rencana kerja perangkat daerah (Renja OPD) sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam satu tahun anggaran. Selain itu, forum juga berfungsi untuk menajamkan indikator dan target kinerja program agar lebih tepat sasaran dan terukur, serta memastikan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Fakfak ini dihadiri oleh para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, para kepala distrik, lurah se-Kabupaten Fakfak, kepala puskesmas, serta perwakilan dari PLN, PDAM, dan PGRI.
Adapun pemateri yang mengisi forum ini berasal dari unsur pimpinan daerah, termasuk Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala BPKAD, Kepala Inspektorat, dan Kepala Bapenda Kabupaten Fakfak.
Forum dilaksanakan dengan mekanisme diskusi terbuka dan tanya jawab. Seluruh komponen pemerintah daerah, termasuk Bupati Fakfak, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRK Fakfak, serta para narasumber.
Turut serta memberikan tanggapan dan penajaman terhadap materi yang disampaikan. Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan berita acara yang memuat poin-poin kesepakatan bersama sebagai hasil forum.
Dengan terselenggaranya Forum OPD ini, diharapkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 dapat lebih terarah, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret dan berkelanjutan (st/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan