Saumlaki – Sejumlah program unggulan pemerintah daerah kembali menjadi sorotan setelah berbagai janji kampanye dinilai tidak berjalan sesuai harapan.
Di tengah masa jabatan yang memasuki pertengahan periode, sejumlah aktivis dan pemerhati kebijakan publik menilai banyak komitmen pembangunan belum menunjukkan hasil nyata bagi masyarakat Tanimbar.
Salah satu program yang disorot ialah RT Mandiri, yang sebelumnya dijanjikan sebagai penguatan ekonomi berbasis komunitas. Namun, realisasinya berupa bantuan tunai Rp200–300 juta per RT dinilai tidak berdampak jangka panjang.
“Saya kira RT Mandiri itu membangun usaha bersama. Ternyata hanya bantuan tunai yang cepat habis,” ujar Alfin Farlolon, politisi muda Tanimbar, Senin (8/12/2025).
Di sisi lain, agenda reformasi birokrasi dinilai berjalan tidak optimal. Penerapan sistem layanan baru disebut tidak dibarengi pelatihan memadai bagi aparatur sipil negara, sehingga beberapa pelayanan publik justru melambat. Seorang pejabat yang enggan disebut namanya mengatakan,
“Kita diminta mengikuti sistem baru, tapi tanpa pelatihan yang cukup.”
Sorotan lain juga muncul terkait pengerjaan proyek yang diduga tidak mengikuti prosedur tender. Sejumlah pihak menilai pola penunjukan perusahaan tertentu berpotensi menimbulkan praktik nepotisme dan mengancam kualitas pekerjaan.
Kondisi ini diperparah oleh masih tingginya angka kemiskinan, yang disebut berada di kisaran 28,7 persen, serta prevalensi stunting yang mencapai 32,1 persen.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, agenda kunjungan kerja luar negeri pemerintah daerah juga dipertanyakan efektivitasnya. Hingga kini, belum terlihat adanya investasi asing signifikan yang masuk ke Tanimbar.
“Sering kunker ke luar negeri, tapi tidak ada hasilnya. Rakyat tetap berjuang sendiri,” kata seorang aktivis muda Tanimbar. (bn/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan