Manokwari — Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya menuntaskan persoalan lahan pembangunan SMA Garuda sebelum melibatkan pihak lain dalam tahapan lanjutan proyek. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba, seusai apel pagi di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (2/2/2026).
Barnabas mengatakan, secara umum pembebasan lahan telah rampung. Namun, masih terdapat sejumlah kendala administratif dan teknis yang memerlukan verifikasi.
“Sebagian besar sudah selesai. Tinggal sedikit yang masih ada masalah. Kita selesaikan dulu dari pemerintah daerah, baru duduk bersama pihak terkait,” ujarnya kepada wartawan.
Ia mengungkapkan masih ada nilai sekitar Rp 2,9 miliar yang tercatat dalam peta lokasi lahan dan belum sepenuhnya dituntaskan. Berdasarkan pemantauan, ditemukan indikasi proses pembayaran yang terjadi di luar titik lokasi semestinya. Karena itu, Dinas Pendidikan telah menyurati Inspektorat untuk melakukan pengecekan lapangan.
“Dua titik ini ada di dalam lokasi. Kami minta Inspektorat verifikasi supaya ada dasar proses lanjut. Ini harus diselesaikan,” katanya.
Menurut Barnabas, sebagian lahan yang masuk dalam area sengketa bahkan telah dimanfaatkan, antara lain untuk pembangunan lapangan voli dan lapangan basket pada 2025.
Hal ini membuat penyelesaian administrasi menjadi prioritas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Terkait progres pembangunan, ia memastikan seluruh dokumen pengurusan lahan sudah diserahkan ke pemerintah pusat. Pembangunan fisik sekolah direncanakan dimulai pada 2026 di kawasan Susweni.
Pada tahun pertama, fokus diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana sehingga penerimaan siswa belum dibuka.
“Kalau SMA Garuda, Pemprov hanya menyiapkan lahannya. Pembangunan dan fasilitas sepenuhnya dari pusat,” tutur Barnabas. (jw/pr)
Tinggalkan Balasan