Kaimana — Wakil Bupati Kaimana, Isak Waryensi, meminta tenaga kesehatan (nakes) di wilayahnya tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, meski tengah menyuarakan aspirasi terkait ketimpangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut secara bertahap.
Hal ini disampaikan Wabup saat menerima audiensi perwakilan nakes dari RSUD dan sejumlah puskesmas di tujuh distrik, Senin (19/5/2025), usai aksi long march mereka dari Dinas Kesehatan menuju Kantor Bupati Kaimana.
“Teman-teman tenaga kesehatan, tetap kita lakukan pelayanan kesehatan, ya. Apakah kalian keberatan?” ujar Isak di hadapan peserta audiensi. Pertanyaan itu dijawab “tidak” secara serempak oleh para nakes yang hadir.
Isak mengapresiasi peran vital para nakes sebagai garda terdepan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Ia meminta instansi terkait agar tidak mengabaikan keluhan para tenaga kesehatan.
“Pak Sekda, Kadis Kesehatan, Direktur RSUD, jangan anggap sepele persoalan ini. Saya minta segera diselesaikan agar tenaga kesehatan kita bisa melaksanakan tugas dengan baik,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga semangat dan integritas dalam menjalankan profesi, sembari menjanjikan penyelesaian secara bertahap. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan mengevaluasi kebijakan TPP agar ke depan lebih adil dan proporsional.
“Segala sesuatu pasti ada jalan keluar. Jangan putus asa sampai mengabaikan tanggung jawab. Kami tetap berharap pelayanan kesehatan tetap berjalan, karena sektor ini sangat vital dan menyangkut kehidupan manusia,” ujar Isak.
Ia menambahkan, kemungkinan penyesuaian TPP baru bisa dilakukan pada tahun anggaran berikut, jika tahun ini belum memungkinkan. Tim teknis juga akan dilibatkan dalam proses evaluasi agar kebijakan TPP lebih merata dan transparan.
“Kenapa saya bilang kalian luar biasa? Karena kehidupan manusia, selain dan paling utama berasal dari Tuhan, juga sangat ditopang oleh pelayanan kesehatan,” pungkasnya.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya dialogis antara pemerintah daerah dan para nakes dalam mencari solusi terbaik tanpa mengganggu kelangsungan pelayanan publik di sektor kesehatan. (tm/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan