Kaimana – Anggota DPR Papua Barat, Irsan Lie, menegaskan pentingnya reses kali ini sebagai momen strategis untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan visi dan misi gubernur terpilih.
Hal ini berkaitan erat dengan pembahasan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan setelah pelantikan DPR Papua Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Irsan mengungkapkan bahwa Sekretariat Dewan (Sekwan) telah menerima Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.1/640/SJ.
Surat ini menyoroti pentingnya penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Irsan Lie mengajak semua pihak, baik pemerintah daerah, DPR Papua Barat, maupun masyarakat, untuk bersinergi dalam mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan efektif. Menurutnya, kerja sama yang baik akan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
“Hal ini sangat penting untuk kita lakukan bersama. Sinergitas antara pemerintah daerah, DPR Papua Barat, dan masyarakat harus terus dijaga agar hasil pembangunan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam mengatasi kebutuhan yang mendesak,” ungkap Irsan Lie.
Dalam reses ini, Irsan juga menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan realisasi aspirasi pada tahun sebelumnya.
Ia mengakui bahwa hanya sebagian dari usulan masyarakat yang dapat terakomodasi dalam APBD 2025, terutama terkait dengan kebutuhan dasar seperti penyediaan air bersih di beberapa kampung.
“Kami memahami bahwa masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terealisasi. Oleh karena itu, kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan dan implementasi usulan yang telah disetujui,” tegasnya.
Terkait dengan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi, Irsan menjelaskan bahwa keterlambatan dalam pelantikan DPR Papua Barat berdampak pada proses penyusunan APBD 2025.
Beberapa tahapan, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga penetapan APBD, telah berjalan lebih awal sebelum pelantikan dilakukan.
Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air bersih dan perbaikan infrastruktur, agar dapat terealisasi pada tahun-tahun mendatang.
“Kami tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa kebutuhan mendasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Dengan dukungan semua pihak, kami optimis pembangunan di Papua Barat akan semakin maju dan merata,” tutup Irsan.
Reses DPR Papua Barat masa persidangan pertama ini menjadi momentum penting untuk membangun sinergitas antara pemerintah, DPR, dan masyarakat.
Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, merata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Komitmen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam mendorong kemajuan Papua Barat. (tm/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan