Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk mengarahkan pembangunan daerah berdasarkan perencanaan yang terintegrasi, terpadu, dan berkelanjutan.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyatakan pendekatan ini menjadi kunci utama untuk mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah.
Penegasan tersebut disampaikan Dominggus dalam rapat kerja bupati se-Papua Barat yang berlangsung di Hotel Aston Niu, Manokwari, Rabu (16/4/2026).
Menurut Dominggus, pemerintah daerah mencatat sebanyak 938 kampung persiapan tersebar di sejumlah kabupaten. Namun, sebagian besar dari kampung tersebut masih menunggu proses klarifikasi di tingkat nasional.
Kondisi ini dinilai menjadi tantangan administratif yang perlu segera dituntaskan agar pelayanan publik dan pembangunan di tingkat kampung dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2022 dan 2023 menunjukkan sebagian besar kabupaten di Papua Barat masih berada pada kategori rendah hingga sangat rendah secara nasional.
Gubernur menilai, capaian ini menjadi cermin perlunya perbaikan serius dalam tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta penguatan sistem perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Papua Barat juga menyoroti pentingnya kerja sama daerah sebagai salah satu instrumen utama untuk mempercepat pembangunan.
Dalam lima tahun terakhir, tercatat sebanyak 77 naskah kerja sama telah ditandatangani dengan berbagai mitra, termasuk lembaga swasta, organisasi non-pemerintah, dan institusi penegak hukum.
Ruang lingkup kerja sama mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pengelolaan keanekaragaman hayati.
Kerja sama ini dinilai strategis untuk menarik investasi, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mempercepat konektivitas antarwilayah, serta menekan disparitas harga barang.
Selain itu, kolaborasi lintas daerah juga penting untuk mencegah konflik pemanfaatan sumber daya alam serta memperkuat posisi Papua Barat di antara provinsi lain di Tanah Papua.
Namun, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan kerja sama daerah, antara lain koordinasi antar kabupaten yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur penghubung, perbedaan prioritas program, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
Faktor geografis dan kondisi cuaca ekstrem turut menjadi kendala tersendiri dalam percepatan pembangunan.
Dalam upaya mengatasi kesenjangan pembangunan, pemerintah memprioritaskan program pembangunan desa dan daerah tertinggal. Program tersebut meliputi penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal, peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan kampung, pengembangan infrastruktur dasar, serta percepatan pembangunan kawasan tertinggal.
Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dan warga di wilayah terpencil.
Di sektor sosial, pemerintah memperkuat pelaksanaan program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta integrasi data penerima bantuan melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemerintah juga mendorong digitalisasi bantuan sosial, khususnya di Kabupaten Manokwari, guna meningkatkan transparansi dan akurasi penyaluran bantuan.
Sementara itu, di sektor perdagangan, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal melalui pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat, pengembangan pasar tematik berbasis potensi unggulan daerah, serta pembangunan gudang distribusi provinsi.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan memperlancar distribusi barang.
Di bidang pertanian, pemerintah menitikberatkan pada peningkatan produktivitas melalui pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani dan irigasi, optimalisasi lahan, penyediaan bibit unggul dan pupuk, serta modernisasi alat pertanian.
Peningkatan kapasitas petani dan penguatan kelembagaan juga menjadi fokus untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.
Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran, meningkatkan disiplin pelaksanaan anggaran, serta memastikan belanja daerah berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
Sinergi dengan pemerintah pusat terus diperkuat untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan akuntabel sesuai prinsip good governance.
Pemerintah Provinsi Papua Barat optimistis berbagai program strategis tersebut dapat mendorong percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dukungan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan guna mewujudkan visi besar “Papua Barat Maju, Mandiri, dan Sejahtera”. (tim)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan